ANALISIS GAP PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR EKONOMI BERKELANJUTAN PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA
Sari
Pembangunan penyediaan infrastruktur ekonomi di daerah melalui dana transfer adalah hal yang menarik diulas lebih jauh dari sisi perencanaan. Prioritas bagi pemerintah pusat dan prioritas bagi pemerintah daerah perlu menemukan titik temu untuk mencapai keselarasan dan efektivitas pembangunan dilapangan. Analisis melalui mekanisme evaluasi dokumen perencanaan pusat-daerah dalam lingkup dana transfer dapat menilai seberapa sinkron menu DAK Fisik mendukung program prioritas di daerah. Untuk menajamkan proses evaluasi sebagai bahan analisis, dipilih DAK Fisik Penugasan khususnya tematik penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan (PIEB). Tujuan analisis terkait DAK tematik PIEB adalah untuk mengidentifikasi keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, relevansi menu DAK Fisik bagi pembangunan daerah, khususnya DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB yang dirancang untuk mendukung pembangunan di daerah. Metode analisis menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan melalui content analysis dalam penelusuran prioritas daerah dalam RKPD 34 provinsi dan menu DAK Fisik Penugasan PIEB TA 2021 dalam RKP. Hasil analisis dan pembahasan tingkat perencanaan pada DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB TA 2021 menunjukkan bahwa masih ada sebagian kebijakan DAK Fisik yang belum relevan dengan prioritas daerah baik untuk tema bidang Pariwisata, Jalan, Industri Kecil Menengah dan Subbidang Lingkungan Hidup. Hal ini memberi gambaran bahwa proses internalisasi kebijakan pusat-daerah dalam sistem perencanaan pembangunan belum optimal. Masih banyak menu DAK Fisik yang belum direspons dengan kegiatan yang terkait dalam perencanaan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi teknis yang efektif kedepan agar pembangunan dengan dana transfer berdampak lebih tepat sasaran pada kualitas implementasinya.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Abbas, A. H. (2020). Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Amanna Gappa, 28(1), 30-41. DOI: 10.20956/ag.v28i1.9840.
Aziz. N. A., Supriyono, B., & Muluk, M. (2013). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Sistem Lunak (Soft System) (Studi pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang). E-Journal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 1-15.
Biggeri, M., & Ferrannini, A. (2014). Opportunity Gap Analysis: Procedures and Methods for Applying the Capability Approach in Development Initiatives. Journal of Human Development and Capabilities, 15(1), 60–78. doi:10.1080/19452829.2013.837036.
Ervianto, W. (2019). Pengelolaan Infrastruktur Berdasarkan Isu Berkelanjutan di Indonesia. SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi), 2, 574-581. Retrieved from https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/senada/article/view/109.
Fadlina, I. M., Supriyono, B., & Soeaidy, S. (2013). Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu). Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development, 4(1), 43-57.
GoI. (2020a). Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
GoI. (2020b). Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
GoI. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2044 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
GoI. (2004). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
Harrison, J. (2020). Seeing like a business: rethinking the role of business in regional development, planning and governance. Territory, Politics, Governance, 1–21. doi:10.1080/21622671.2020.1743201.
Jeong, D.-H., & Song, M. (2014). Time gap analysis by the topic model-based temporal technique. Journal of Informetrics, 8(3), 776–790. doi:10.1016/j.joi.2014.07.005.
Juanda, B. & Handa, H. (2017). Reformasi Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia. Seri Kertas Kerja Nomor 2. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
Khoshnava, S. M., Rostami, R., Zin, R. M., Kamyab, H., Abd Majid, M. Z., Yousefpour, A., & Mardani, A. (2019). Green efforts to link the economy and infrastructure strategies in the context of sustainable development. Energy, 116759. doi:10.1016/j.energy.2019.116759.
Nazarudin, T. (2015). Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 213-224. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2315.
Økland, A. (2015). Gap Analysis for Incorporating Sustainability in Project Management. Procedia Computer Science, 64, 103–109. doi:10.1016/j.procs.2015.08.469.
Pambudi, A. S. (2022). The Challenges of Physical Special Allocation Fund (SAF) Planning for Sustainable Economic Infrastructure Provision. The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, 3(2), 118-135. https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i2.303.
Pambudi, A. S., Agnelia, D. P., & Putri, D. M. A. C. (2022). Evaluation of Contribution and Distribution of Special Allocation Fund (DAK) Physical Assignment Thematic of Sustainable Economic Infrastructure Provision. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 6(1), 135 - 154. https://doi.org/10.36574/jpp.v6i1.250.
Pambudi, A. S., & Putri, D.M.A.C. (2022). Evaluasi Dukungan DAK Fisik Bidang Pariwisata bagi Pembangunan Daerah: Studi Kasus Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Bappenas Working Papers, 5(1), 31 - 47. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.106.
Pambudi, A.S., & Sitorus, R.P.S. (2021). Omnimbus Law dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan dan Permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. 11 (2), 198-217. DOI: https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2216.
Pambudi, A. S. (2020a). Analysis of The Relationship between Human Development Index toward Environmental Quality Index in South Sulawesi. MONAS Jurnal Inovasi Aparatur, 2 (1), 109-123. DOI: https://doi.org/10.54849/monas.v2i1.14.
Pambudi, A. S. (2020b). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. Bappenas Working Papers, 3 (1), 88-100. https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58.
Setianingsih, B., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(11), 1930-1936.
Shadrina, N., & Putri, A. K. (2019). Analisis Penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan di Pulau Bangka Tahun 2017-2018. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2(2), 36-46.
Sukarna, F., Subekan, A., & Rengga, A. (2012). Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Cilacap tahun 2003. Jurnal Undip, 7(2), 1-11.
Volkery, A., Swanson, D., Jacob, K., Bregha, F., & Pintér, L. (2006). Coordination, Challenges, and Innovations in 19 National Sustainable Development Strategies. World Development, 34(12), 2047–2063. doi:10.1016/j.worlddev.2006.03.003.
DOI: https://doi.org/10.36087/jrp.v7i1.174
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Indexing :
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.